"Inilah rapat dengar pendapat yang paling lama di DPRD Tanah Bumbu," ujar seorang Anggota DPRD yang keluar ruang rapat karena tak kuat lagi menahan lapar.
Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Tanah Bumbu memedati ruang rapat di DPRD Tanah Bumbu, Rabu (23/12/15).
Mereka mendatangi DPRD Tanah Bumbu mengadukan perihal pemilihan Kepala Kerja (Mandor) di Grup 8. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah atau H. Upi. Selain itu juga dihadiri oleh Unsur Pimpinan DPRD Tanah Bumbu lainnya berikut beberapa Anggota.
Rapat yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan dan mempertemukan pihak Buruh dengan pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanah Bumbu yang membawahi dan sekaligus mitra kerja Buruh FSPTI. Juga menghadirkan Ketua FSPTI Tanah Bumbu, Syafruddin H Maming atau Cuncung.
Suasana rapat berjalan cukup alot dan sempat memanas, serta berlangsung cukup lama, tak ada penyelesaian terkait permasalahan yang diadukan oleh para Buruh tersebut. Pihak DPRD Tanah Bumbu selaku Fasilitator menyarankan agar kedua pihak bersama-sama melakukan konsultasi ke Kementerian terkait; Kementerian Koperasi dan Kementerian Tenaga Kerja. (ISp)
Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Tanah Bumbu memedati ruang rapat di DPRD Tanah Bumbu, Rabu (23/12/15).
Mereka mendatangi DPRD Tanah Bumbu mengadukan perihal pemilihan Kepala Kerja (Mandor) di Grup 8. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah atau H. Upi. Selain itu juga dihadiri oleh Unsur Pimpinan DPRD Tanah Bumbu lainnya berikut beberapa Anggota.
Rapat yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan dan mempertemukan pihak Buruh dengan pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanah Bumbu yang membawahi dan sekaligus mitra kerja Buruh FSPTI. Juga menghadirkan Ketua FSPTI Tanah Bumbu, Syafruddin H Maming atau Cuncung.
Suasana rapat berjalan cukup alot dan sempat memanas, serta berlangsung cukup lama, tak ada penyelesaian terkait permasalahan yang diadukan oleh para Buruh tersebut. Pihak DPRD Tanah Bumbu selaku Fasilitator menyarankan agar kedua pihak bersama-sama melakukan konsultasi ke Kementerian terkait; Kementerian Koperasi dan Kementerian Tenaga Kerja. (ISp)
Posting Komentar