Pj Bupati Tanah Bumbu, H. Wahyuddin mengikuti Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se Indonesia belum lama tadi.
Menurut H. Wahyuddin, di bidang ekonomi, Presiden meminta Pemerintah Daerah agar dapat menyukseskan seluruh paket kebijakan yang dibuat seperti upaya pemberian kemudahan dan ketepatan waktu dalam layanan perijinan.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga harus lebih digalakan supaya pertumbuhan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat lebih ditingkatkan.
"Inti di bidang ekonomi menyangkut 2 masalah penting, yaitu debirokratisasi dan deregulasi, sebagaimana diketahui Pemerintah sudah meluncurkan 4 paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kebijakan itu antara lain mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha," ungkap H. Wahyuddin pula.
Selanjutnya mempercepat proyek dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan terkait pelaksanaan proyek strategis nasional, meningkatkan Investasi di Sektor Properti. Paket yang terakhir memberikan kemudahan usaha bagi para investor.
Untuk paket kebijakan kedua, hakikatnya lebih fokus terhadap pemberian ijin investasi pada usaha industri yang ada di kawasan industri dan usaha industri yang berada diluar kawasan industri.
Paket kebijakan ketiga, lebih fokus terhadap upaya penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha.
"Dan paket kebijakan keempat fokusnya adalah upaya untuk membuka lapangan kerja baru yng seluas-luasnya dengan memberi kemudahan sistem investasi terhadap para investor," kata Pj Bupati.
Hal terpenting lainnya yang dibahas dalam RKP adalah, terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, yang nantinya diharapkan berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis.
"Tidak sedikit hal-hal lain yang juga dibahas di dalam RKP, termasuk masalah kebakaran hutan yang melanda tahun ini. Daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan, pemerintahnya diminta untuk segera membuat surat edaran siaga bencana sebelum terjadi kebakaran," tutup Wahyuddin. (Relhum)
Posting Komentar